Azwardi Anas, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau

Sejak tahun 2009 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI mencanangkan program Desa Informasi (information village) untuk desa-desa/kampung (Papua)/gampong (Aceh) di Indonesia termasuk desa-desa yang masuk dalam kategori perbatasan dan tertinggal.

Ada enam jenis program yang digelontorkan untuk masyarakat di desa-desa tersebut, diantaranya Desa Dering untuk pembangunan infrastruktur jaringan telepon yang diharapkan membuka akses jaringan telekomunikasi di pedesaan, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile PLIK berupa pengoperasian kenderaan pintar untuk masyarakat desa agar melek internet.

Kemudian ada pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) atau pendirian radio desa, pemberian TV set penerima siaran berlangganan dan terakhir membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Sejumlah desa di Provinsi Kepulauan Riau sudah menikmati beberapa program nasional tajaan Kemkominfo tersebut.

Sebut saja Desa Pulau Pinang dan Desa Pulau Mentebung di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan yang masuk dalam program Desa Dering. Terlepas dari maksimal atau tidaknya proyek yang dimenangkan PT Telkomsel di kedua desa tersebut namun salah satu program kegiatan Desa Informasi itu sudah dilaksanakan.

Kemudian Kemkominfo kembali akan menggelontorkan kegiatan pendirian radio komunitas atau Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) sebagai bagian dari program kegiatan Desa Informasi untuk desa-desa dalam wilayah perbatasan dan tertinggal. Hal ini penting untuk segera dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki desa-desa perbatasan terbesar di Indonesia ikut menndapatkan bagian dari rencana proyek tersebut. Dalam rapat koordinasi antara Kemkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Millennium Jakarta beberapa hari lalu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemkominfo RI Syukri Batubara menyampaikan kabar gembira tersebut.

Bantuan dalam bentuk perangkat penyiaran tersebut diharapkan mampu menjaga keutuhan NKRI dan rasa cinta tanah air masyarakat yang berada di desa-desa perbatasan. Sementara itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diharapkan dapat mempermudah proses pemberian izin bagi pendirian LPK-LPK tersebut.

Walaupun ada pro dan kontra terkait permintaan Dirjen tersebut dari sejumlah komisioner KPID dari beberapa provinsi perbatasan yang hadir saat itu. Namun menurut pandangan penulis, kabar gembira ini menjadi pintu masuk awal bagi LPK untuk mendapatkan kemudahan izin resmi penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan izin siaran radio (ISR).

Selama ini untuk mendapatkan selembar IPP dan ISR, LPK harus melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang dan penyeragaman aturan seperti Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) besar dan punya modal kuat seperti RCTI, SCTV, Metro TV, TV One, ANTV, Indosiar, Global TV, Trans TV, Trans 7  dan radio-radio swasta yang ada di Indonesia.

Padahal kehadiran LPK yang ada di Kepulauan Riau berangkat dari latar belakang hobi terhadap dunia penyiaran dan dalam upaya meningkatan kwalitas dan mutu anak bangsa. Kebanyakan LPK yang mengajukan proposal untuk mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID Kepri guna mendapatkan IPP dan ISR berasal dari sekolah-sekolah mulai dari tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan beberapa komunitas agama.

Bayangkan saja, karena panjangnya waktu yang harus dilalui guna mendapatkan IPP dan ISR dari Kemkominfo hingga tahun 2012, hanya ada satu LPK saja yang sudah berdiri di Provinsi Kepri. Sementara di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan dari 5 LPK yang sudah pernah bersiaran, hanya satu saja yang berani untuk mengikuti proses panjang mendapatkan IPP dan ISR.

Mudah-mudahan dengan adanya program Desa Informasi yang dicanangkan Kemkominfo RI ini akan menjadi momentum awal bagi tumbuhnya LPK-LPK diseluruh Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diharapkan mampu menjaga keutuhan NKRI dan tidak ada lagi masyarakat yang memberikan jawaban Abdullah Ahmad Badawi atau Lee Hsien Loong sebagai Presiden Republik Indonesia.***

Last Updated on Friday, 03 August 2012 08:16